KPU Kabupaten Karanganyar


> Tahapan Pelaksanaan

A.  PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH

1.    Dasar Hukum

  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008;
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008;

2.    Pelaksanaan

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Penyerahan Data Kependudukan (DP4) termasuk DP4 Luar Negeri

2.    Pemutakhiran Data Pemilih di Dalam Negeri

3.    Penyusunan dan Pengesahan DPS (Model A1) dan DPSLN(Model A1LN)

4.    Pengumuman DPS dan DPSLN

5.a. Masukan dan tanggapan dari masyarakat serta peserta Pemilu, diterima PPS paling lama 14 (empat belas) hari sejak hari pertama DPS / DPSLN diumumkan (khusus di Luar Negeri diumumkan 7 (tujuh) hari -> 08 – 14 Agustus 2008.

5.b. Perbaikan DPS/DPSLN berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat serta Peserta Pemilu disusun dalam formulir DPSHP (Model A2.1) dan DPSHPLN (Model A2LN).

6.    Pengumuman DPSHP Awal (Model A2.1) dan DPSHPLN (Model A2LN)

7.    Perbaikan DPSHP Awal (Model A2.1) berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat serta peserta Pemilu, disusun dengan formulir DPSHP Akhir (Model A2.2).

8.    Penyampaian DPSHP Akhir termasuk Data Pemilih, DPS dan DPSHP Awal (Model A2.2)

9.    Penyusunan dan Penetapan DPT dengan basis TPS berdasarkan (DPS + DPSHP) = DPSHP Akhir menggunakan formulir
Model A3 dan untuk Luar Negeri (DPSLN + DPSHPLN) = DPTLN menggunakan formulir Model A3LN

10a.  Pengiriman dan Pengumuman DPT

10b.  DPT dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) / DPTB Luar Negeri

11.  Pengiriman DPT termasuk DPTB dan surat pemberitahuan DPTB/DPTBLN kepada KPU Kabupaten/Kota dan PPLN kepada KPU Provinsi, KPU, PPK dan PPS.

12.  Rekapitulasi DPT

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Karanganyar  yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2008 adalah :

View this document on Scribd

B.   PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PESERTA PEMILU (PILEG)

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

1.    Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008;
  5. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2008;

2.    Pelaksanaan

Komisi Pemilihan Kabupaten / Kota melaksanakan verifikasi faktual terhadap:

  1. Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai politik atau sebutan lain, yaitu berkenaan dengan Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara partai politik.
  2. Keberadaan kantor tetap DPC partai politik di Kabupaten/Kota.
  3. Keanggotaan partai politik di Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Karanganyar tanggal 26 Juni 2008 maka memutuskan serta menetapkan Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2009 di Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

NO. NAMA PARTAI KETERANGAN(Memenuhi Syarat dan

Tidak Memenuhi Syarat)

1 Partai Kebangkitan Nasional Ulama Memenuhi Syarat
2 Partai Hati Nurani Rakyat Memenuhi Syarat
3 Partai Peduli Rakyat Nasional Memenuhi Syarat
4 Partai Pemuda Indonesia Memenuhi Syarat
5 Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu Tidak Memenuhi Syarat
6 Partai Matahari Bangsa Memenuhi Syarat
7 Partai Demokrasi Pembaruan Memenuhi Syarat
8 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Tidak Memenuhi Syarat
9 Partai Karya Perjuangan Memenuhi Syarat
10 Partai Barisan Nasional Memenuhi Syarat
11 Partai Bhinneka Indonesia Tidak Memenuhi Syara
12 Partai Kristen Indonesia 1945 Tidak Memenuhi Syarat

CALON PESERTA PEMILU PERSEORANGAN (ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH –DPD-)

1.    Dasar Hukum

  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008;
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008;
  3. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008;

2.    Pelaksanaan

Teknis pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu 2009 di KPU Kabupaten :

a.  KPU Kabupaten melakukan verfikasi faktual (18 Juli – 18 Agustus 2008)

b. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap pemenuhan syarat pengunduran diri calon

C. PEMETAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI (PILEG)

1.   Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008;
  4. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2008;

2.   Pelaksanaan

Alokasi kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten.

Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar untuk Pemilu 2009 masih sama dengan Pemilu 2004, yaitu 45 (Empat Puluh Lima) kursi dengan rincian :

DP I: 9 kursi, DP II: 10 kursi, DP III: 9 kursi, DP IV: 10 kursi, dan DP V: 7 kursi.

D. PENCALONAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN

1.   Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008;
  4. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008.

2.   Pelaksanaan

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENCALONAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN

a)   Pengambilan Formulir Pencalonan DPRD Kabupaten dan Sosialisasi kepada Parpol peserta Pemilu 2009. Tanggal 15 Juli – 13 Agustus 2008.

b)   Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten oleh pengurus parpol kepada KPU Kabupaten. Tanggal 14 – 19 Agustus 2008.

c)   Verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten. Tanggal 15 Agustus – 7 September 2008.

d)  Penyampaian hasil verifikasi kepada parpol peserta Pemilu dan pihak terkait lainnya, termasuk bagi bakal calon yang bermasalah. Tanggal 16 Agustus – 7 September 2008.

e)   Pemberian kesempatan untuk melengkapi/memperbaiki kelengkapan syarat calon Anggota DPRD Kabupaten. Tanggal 10 – 16 September 2008.

f)    Verifikasi hasil perbaikan kelengkapan syarat calon Anggota DPRD Kabupaten. Tanggal 11 – 19 September 2008.

g)   Penyusunan dan Penetapan DCS pada Tanggal 12 – 26 September 2008.

h)   Pengumuman dan penyampaian tanggapan dan masukan masyarakat atas DCS. Tanggal 26 September – 9 Oktober 2008.

i)    KPU Kabupaten meminta klarifikasi kepada parpol atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS pada Tanggal  10–14 Oktober 2008.

j)    Pengajuan pengganti DCS kepada KPU Kabupaten pada Tanggal 11 – 21 Oktober 2008.

k)   Verifikasi pengganti DCS kepada KPU Kabupaten pada Tanggal 12 – 24  Oktober 2008.

l)    Penyusunan dan penetapan DCT pada Tanggal 13 – 30 Oktober 2008.

m) Pengumuman DCT pada Tanggal 31 Oktober 2008.

n)   Revisi DCT pada Tanggal 15 Desember 2008.

E.   PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK

1.   Dasar Hukum

  1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor :  32 Tahun 2008;
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor :  34 Tahun 2008;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor :  36 Tahun 2008;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor :  39 Tahun 2008;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor :  42 Tahun 2008;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor :  43 Tahun 2008;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor :  05 Tahun 2009;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor :  07 Tahun 2009;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor :  08 Tahun 2009;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor :  09 Tahun 2009;

2.   Pelaksanaan

*Foto Rapat Kerja Logistik


a.    Proses Pengadaan

Kebutuhan Logistik Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 dalam pengadaannya dilakukan oleh KPU Pusat dan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota hanya sebatas meneruskan ke tingkat Badan Penyelengara (BP) di bawahnya yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) .

b.    Persiapan Penerimaan dan Penyimpanan Logistik

Untuk melakukan proses penerimaan, penyimpanan, pengesetan dan pendistribusian kebutuhan logistik Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009, KPU Kabupaten Karanganyar telah mempersiapkan gudang.

c.    Pendistribusian

Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2009 oleh KPU Pusat maupun KPU Propinsi dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan penerimaan dan pengecekan oleh KPU Kabupaten/Kota,  logistik Pemilu Tahun 2009 disimpan untuk sementara di gudang yang ada di KPU Kabupaten/Kota untuk kemudian didistribusikan ke PPK yang ada di wilayahnya.

f.     Penarikan Logistik ( Kotak beserta isinya dan Bilik )

Penarikan Logistik (Kotak beserta isinya dan Bilik) dilakukan setelah rekapitulasi penghitungan suara secara nasional telah dilaksanakan. Logistik (Kotak beserta isinya dan Bilik) yang ditarik kemudian disimpan kembali di gudang penyimpanan.

F.   KAMPANYE

1.   Dasar Hukum

  1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008;
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2009;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2009;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2009;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2009;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah  Nomor 14/DIPA 069/XI/2008;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 5/DIPA 069/2008;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 3/DIPA 999/2008;
  9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 23 Tahun 2008.

2.   Pelaksanaan

Berdasarkan Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditentukan, yaitu selama 21 (dua puluh satu) mulai tanggal 16 Maret 2009 dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara tanggal 9 Juli 2009

b.   Pelaporan dan Audit Dana Kampanye

Sebelum penyelenggaraan Kampanye semua partai politik peserta Pemilu wajib mengirimkan Laporan Rekening Awal Dana Kampanye Kampanye Dalam 1 (satu) bank, dan dikirim ke KPU Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 9 Maret 2009 pukul 24.00 WIB, Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan partai politik yang bersangkutan tidak akan ditetapkan sebagai peserta Pemilu tahun 2009. Dari sejumlah 32 partai politik di Kab. Karanganyar, semuanya telah mengimkan Rekening Awal Dana Kampanye

Pada akhir tahapan kampanye, Partai Politik harus menyampaikan laporan dana kampanye yang meliputi penerimaan dan pengeluaran disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara, dengan tembusan kepada KPU Kab. Karanganyar. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkan sebagai Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih.

c.   Pelaksanaan Masa Tenang

Setelah masa kampanye selesai, tahapan berikutnya adalah masa tenang yang dilaksanakan pada tanggal 5 – 8 April 2009.

G. PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA

1.   Dasar Hukum

  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008;
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008;
  3. Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2008;
  4. Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008.

2.   Pelaksanaan

Pelaksanaan pemungutan suara :

Pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 di Kabupaten Karanganyar dilaksanakan pada :

-    Hari           :    Kamis Pahing

-    Tanggal     :    9 April 2009

-    Jam            :    07.00 s/d 12.00 WIB

-    Pada 1.415 TPS di seluruh Kabupaten Karanganyar.

Penghitungan Suara

Foto Monitoring Penghitungan Suara

Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 dilaksanakan sesuai tingkatannya.

Penghitungan suara dilakukan oleh KPPS dimulai pukul 12.00 WIB, setelah semua pemilih yang hadir dipersilahkan menggunakan hak pilihnya.

H. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab.

1.   Dasar Hukum

  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008;
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008;
  3. Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2008;
  4. Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008.

2.   Pelaksanaan

Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 dilaksanakan sesuai tingkatannya pada :

KPU Pusat                  :  26 April – 9 Mei 2009

KPU Provinsi             :  19 – 20 April 2009

KPU Kabupaten        :  15 – 19 April 2009

PPK                              :  11 – 15 April 2009

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Tepilih Anggota DPRD Kab. Karanganyar Th. 2009

I.    KEBERATAN DAN PHPU

1.   Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008;
  2. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2008;
  3. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008;
  4. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008;
  5. Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 34 Tahun 2009.

2.   Pelaksanaan

Sengketa hukum yang terjadi berdasarkan kategori jenis pelanggaran Pemilu sesuai Undang Undang No. 10 Tahun 2008 terbagi   menjadi  3 jenis pelanggaran:

a.   Pelanggaran administrasi Pemilu;

b.   Pelanggaran pidana Pemilu; dan

c.   Perselisihan hasil Pemilu.

Sedangkan kasus sengketa hukum yang terjadi pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan  DPRD Tahun 2009 di Kab. Karanganyar  adalah sebagai berikut:

a.   Sengketa hukum antara KPU Kab. Karanganyar  dengan Bambang Hermawan Caleg Partai Pelopor peserta Pemilu 2009  (Pelanggaran Administrasi).

b.   Sengketa hukum antara KPU Kab. Karanganyar dengan Partai Matahari Bangsa  (Pelanggaran Administrasi).

c.   Sengketa hukum antara KPU Kab. Karanganyar dengan DPP Partai Pelopor (Perselisihan hasil Pemilu).

J.  PENGUCAPAN SUMPAH JANJI

1.   Dasar Hukum

  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 155 Tahun 2004.

2.   Pelaksanaan

a.    Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2009 di Gedung DPRD Kabupaten Karanganyar.

b.    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar yang diambil sumpah/janji sebanyak 45 orang.

c.    Prosentase antara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pria dan Wanita adalah :

Pria            :    84 %

Wanita      :    16%

d.    Status pendidikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar :

1)    Kejar Paket C                :              1 orang

2)    SMA / SMEA                :            15 orang

3)    D 3                                  :              4 orang

4)    S 1                                   :            22 orang

5)    S 2                                   :              3 orang

f.     Agama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar : Islam, Kristen.

g.    Yang menjadi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Karanganyar adalah H. Sumanto, SH. sebagai ketua dan
Drs. H. Yuliatmono, MM., Ir. H. Tri Haryadi, Rohadi Widodo, SP sebagai wakil ketua.

h.    Asal partai yang menjadi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah :

-      Ketua dari PDIP ( 28 )

-      Wakil Ketua dari Golkar ( 23 )

-      Wakil Ketua dari Demokrat ( 31 )

-      Wakil Ketua dari PKS ( 8 )


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 224 other followers

%d bloggers like this: